Ironi Tol Tengah Kota Surabaya

Oleh: Ach. Syaiful A'la*


Kontroversi atas rencana pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya terus menggelinding tak ada habinya. Sepertinya tidak akan menemukan ujung temu selama tidak ada kompromi antara yang pro dan yang kontra terhadap adanya garapan proyek tersebut. Hal itu terjadi karena antara pihak yang pro (pemerintah pusat, pemprov dan DPRD kota Surabaya) dan yang menolak dalam hal ini pemkot sama-sama memiliki prinsip dan kepentingan (politik) yang berbeda, baik kepentingan kebijakan yang beroientasi terhadap pemberdayaan terhadap masyarakat Surabaya yang sifatnya populis atau yang malah sebaliknya.


Sejenak, rencana pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya tujuannya memang dimaksudkan untuk memperlancar sarana transfortasi guna Surabaya bisa meminimalisir terjadi kemacetan. Karena bahasa macet bagi Surabaya juga merupakan bahasa yang tak asing lagi dan sungguh menjenuhkan tetapi tidak boleh didiamkan dan harus dicarikan penyelesaiannya. Untuk menghindari dari problem kemacetan itu, apakah dengan pembangunan jalan Tol Tengah Kota akan benar-benar menjadi sebuah solusi? Bagaimana nasib pemilik lahan terhadap pembebasan yang akan dilintasi Tol Tengah Kota? Berapa kerugian masyarakat terdampak? Dampaknya terhadap pendidikan? Siapa saja yang akan menjadi korban dari pembangunan jalan Tol Tengah Kota nanti? Lalu siapa yang beruntung? Kalau beberapa pertanyaan itu dijawab secara objekif, kita (khususnya warga Surabaya) akan tahu apakah pembangunan Tol Tengah Kota itu sebagai wujud final untuk kepentingan warga atau siapa?

***
Hari Selasa, massa tergabung dalam satu visi dan misi yang menyatakan menolak terhadap rencana pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya melakukan aksi agar rencana tersebut dibatalkan. Dan pengunjuk menuntut agar ketua DPRD Surabaya mundur dari jabatannya karena kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat.


Ada yang menarik sebenarnya dari aksi massa yang menolak pembangunan Tol Tengah Kota itu. Menariknya adalah tanggapan Ketua Dewan DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana (WW) terhadap tuntutan massa. Saya terkejut dan sangat kecewa ketika membaca jawaban Ketua DPRD Surabaya itu di sebuah koran terhadap para demontran. “Tol tengah kota bakal membuat transfortasi menuju Madura jauh lebih cepat lagi karena tidak perlu lagi terjebak macet di Jl. A. Yani maupun Wonokromo Surabaya” (Metropolis, 25/1/2011).


Hemat saya, jawaban itu bukanlah sebuah jawaban yang solutif dari seorang pemimpin kalau memang bijak, tetapi adalah ngapusi. Bukan pula jawaban yang berarti tetapi mau menggeruguti. Karena pembangunan jalan Tol Tengah Kota adalah bukan milik orang Madura, tetapi untuk masyarakat Surabaya. Apakah karena yang melakukan demo kebanyakan berasal dari Madura kemudian dijadikan senjata untuk sebuah jawaban untuk menyelamatkan kepentingannya? Padahal sampai saat ini belum ada aksi secara khusus yang dilakukan oleh masyarakat Madura yang melakukan tuntutan tentang persoalan kemacetan kemacetan di Surabaya lantaran ia (orang Madura) mempunyai usaha melalui jalur transportasi. Sungguh sebuah jawaban yang tanpa alasan dan tidak pantas diucapkan seorang atasan.


Dari jawaban itu, masyarakat tentunya sudah tidak usa susah mencari jawaban tentang apakah pembangunan Tol Tengah Kota itu betul-betul sebagai bentuk kebijakan pemberdayaan terhadap rakyat atau hanya kepentingan beberapa oknom yang telah ditunggangi para investor. Mereka yang hanya berfikir tentang modernisasi tanpa bisa beradaptasi dengan masyarakat yang jarang makan nasi. Yang dilihat hanyalah sebuah keuntungan besar untuk kepentingan diri dan kelompoknya yang terkadang – maaf – berkedok untuk pembangunan negara.


Ketika pemerintah merencanakan suatu proyek hendaknya membuat kesepakatan dulu dengan masyarakat, melakukan serap aspirasi apakah pembangunan seperti Tol Tengah Kota benar-benar bermamfaat adanya dan dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya. Itulah yang disebut dengan sistem demokrasi. Karena pada dasarnya, asas dari demokrasi adalah konsep musyawarahnya, mencari titik temu (solusi) dengan cara bersama-sama.
Bersama-sama disini tidak cukup kalau hanya eksekutif dan legeslatif. Karena legeslatif (dewan) yang saat ini sebagai wakil rakyat, sementara rakyat sudah mulai tidak percaya dengan wakilnya. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakannya yang cenderung untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.


Kenapa pembangunan Tol Tengah Kota mendapat perlawanan dari masyarakat, ini bertanda bahwa kebijakan yang dibuat adalah sepihak. Pasilitas seperti Tol Tengah Kota (bukan berarti tidak dibuthukan untuk mengatasi kemacetan di kota Surabaya) melainkan tanpa sebuah konsep dan analisis dan tepat.

*Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya