Pilihan Elit NU dan Warganya

Oleh: Ach. Syaiful A'la*

 Semua orang sudah paham, bahwa berbincang perpolitikan di Jawa Timur juga tidak lepas pada sebuah organisasi sosial keagamaan yang namanya jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU). Di Jawa Timur organisasi ini dilahirkan, tak hayal jika propinsi ini merupakan basis nahdliyyin (sebutan bagi warga NU), tidak aneh pula jika beberapa calon gubernur baik kader NU sendiri atau kader yang lainnya setiap musim pemilihan legeslatif maupun eksekutif ingin mendapatkan dukungan atau rekomendasi secara struktural dari NU untuk memperebutkan suara nahdliyyin. Hingga saat ini posisi NU ibarat gadis cantik dan suci yang dipeributkan oleh banyak orang.

Dalam kesempatan seperti itu, NU sendiri merasa sudah percaya diri dan tak ingin ketinggalan, ia menginginkan kadernya sendiri yang menjadi pemimpin di Jawa Timur. Maka dilakukanlah beberapa cara untuk melakukan penjaringan terhadap kader-kadernya sendiri siapa yang layak mimpin Jawa Timur lima tahun mendatang. Misalnya dengan cara mendekati beberapa partai politik yang merupakan refresentasi politik warga NU atau melakukan koalisi dengan partai yang lain agar bisa mengusung kadernya.

Keterlibatan NU dalam kancah politik praktis selalu kandas ditengah jalan untuk mengantarkan kadernya duduk dikursi eksekutif. Salah contoh dalam pemilihan presiden 2004, dimana ketua umum PBNU mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Seokarno Putri. Contoh kedua pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008, disana ada Khofifah. Bahkan NU all out disana. Untuk itu, tahun 2013 ini NU sepertinya tidak mau absen lagi dalam pemilihan gubernur nanti. Akhirnya membentuk tim untuk melakukan penjaringan terhadap kadernya yang akan dijagokan oleh NU.

Untuk tidak terjadi kekalahan yang kedua kalinya, walaupun tidak ada juga jaminan mutlak menang, hemat penulis, PWNU Jawa Timur perlu menyimak tulisan Samsudin Adlawi, Ubah Srategi NU Rebut Kursi Gubernur (Jawa Pos, 30/11/12) dan Salahuddin Wahid, Memilih Cagub Satu Tokoh NU (Jawa Pos, 7/12/2012), merupakan masukan bagi struktural NU Jawa Timur untuk merubah strateginya jika ingin kadernya menjadi orang nomor satu di daerah basis nahdliyyin ini pada pemilihan gubernur 2013 nanti. Adlawi menjelaskan bahwa kalau NU kepingin kadernya menang perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh pengurus PCNU Banyuwangi dalam proses penjaringan bupati yang akan dijagokan. Artinya, PWNU Jawa Timur tidak serta merta merekomendasikan, memberikan kesimpulan sendiri, dan menetapkan calonnya kemudian hanya menginstruksikan kepada cabang-cabang untuk mendukung dan memenangkan calon dimaksud.

Beda Pilihan dalam NU
Lalu pertayaannya, apakah Pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Jawa Timur yang akan digelar 2013 mendatang bisa disamakan dengan pemilukada yang ada di Banyuwangi yang areanya hanya kabupaten? Hal ini yang perlu diperhatikan oleh NU sendiri untuk tidak terlalu percaya diri bahwa jagonya bakal menang. Karena berbicara pemilihan gubernur wilayahnya cukup luas dan NU sendiri masih perlu melakakukan koordianasi dan penyamaan persepsi dengan beberapa cabang yang jumlahnya cukup banyak.

Disaat kondisi perpolitikan bangsa dimana pemilih semakin prakmatis, maka perpolitikan masing-masing kabupaten, disana ada NU cabang pun cukup sulit ditebak kemana arah dukungannya. Karena masing-masing pengurus cabang mempunyai pilihan dan kepentingan yang berbeda. Jika saudara mas Adlawi dalam tulisannya mengusulkan agar PWNU Jawa Timur mengadakan serap aspirasi kepada semua cabang-cabang, hemat penulis itu cukup baik. Karena dengan sistem terbuka seperti itu semua akan legewo. Tapi perlu kita analisis kembali.

Mari kita lihat, zaman ini adalah zaman dimana terjadi kondisi politik yang transaksional bisa disaksikan dimana-mana. Visi dan misi, program kerja dan track record yang baik dari calon tidak menjadi ukuran untuk mendapat simpatik pemilih dan bisa menang. Bila serap aspirasi dilakukan, bisa saja setiap cabang membawa nama-nama calon yang akan dijagokan untuk memimpin Jawa Timur yang mendapat direkomendasikan NU. Hanya saja, karena setiap cabang mempunyai nama calon yang dijagokan, kalau jagonya tidak terpilih, sikap kecewa dan akan memberikan dukungan pada yang lain saat pemilihan gubernur nanti. Karena sentimental dari masing-masing cabang tetap akan terjadi.

Analisis kedua, adanya serap aspirasi itu tidak mustahil beberapa calon akan melakukan pendekatan terhadap beberapa pengurus cabang NU untuk bisa memenangkan dukungan suara terbanyak pada tahap penjaringan, keadaan seperti ini akan berakibat buruk, terjadinya money politic dalam proses penjaringan yang akan diusung oleh NU Jatim. Dalam percaturan politik, saat uang berbicara tidak tembus, muncul adanya kontrak bagi posisi dan janji-janji.

Analisis ketiga, walaupun semua cabang pada akhirnya berkomitmen dengan tetap mengikuti hasil penjaringan yang dilakukan secara bersama, mendukung calon yang banyak suaranya dan dijagokan oleh NU, lalu bagaimana ketika membaca posisi nahdliyyin sebagai pemilih disaat suara politik bisa ditransaksikan dengan uang. Kondisi inilah yang sulit ditebak dari suara warga nahdliyyin. Karena para elit NU dan warganya pasti mempunyai pilihan yang berbeda. Tidak sedikit – untuk tidak mengatakan banyak – yang secara struktural NU mendukung calon tertentu, nahdliyyin mempunyai pilihan yang berbeda. Warga NU juga mempunyai prinsip bahwa masalah politik adalah hak individu dan kalau mempunyai pilihan berbeda dengan elit NU juga tidak ada sanksi yuridis apalagi sampai dipecat dari keanggotaan NU

 Jika demikian, NU ibarat parpol lokal yang setiap saat sibuk mengurus politik untuk menjagokan orangnya. Bahkan kalau kadernya tidak diusung oleh parpol tertentu, akhirnya NU harus turun gunung dengan mengumpulkan KTP agar mengusung kadernya secara independen. Itu pun selalu berujung pada sebuah kekalahan. Lalu apa makna “Khittah” itu yang sebenarnya?


*Dosen STI Al Karimiyyah Sumenep & Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Memilih atau (Tetap) Golput?

PASCA PUTUSAN MK TENTANG SUARA TERBANYAK

Oleh : Ach. Syaiful A’la*

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut pasal pasal 214 huruf a, b, c, d dan e UU No 10/2008 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 benar-benar memberikan angin segar dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para caleg yang mendapatkan nomor sepatu dan menjadi kebakaran jenggot bagi para caleg dari elit partai yang dulunya optimis berada diurutan nomor jadi (No. 1). Dengan keputusan tersebut, semua caleg bisa berkompetisi untuk memperebutkan kursi di DPR. Partai tidak lagi seenaknya menggunakan otoritas penuh dalam menentukan kader-kadernya untuk duduk di kursi DPR, padahal mereka tidak disukai rakyat, karena tidak pernah membela kepentingan rakyat.

Langkah bijak yang diambil oleh MK itu bukan tidak mempunyai berdampak apa-apa dalam perpolitikan nasional. Karena para caleg (apakah mereka berada di nomor jadi dan nomor urut sepatu) sama-sama mempunyai pendukung (basis massa) yang panatik untuk mengantarkan calonnya (figure) mewakili di DPR.

Hal positif yang bisa dapat kita ambil dari keputusan MK, masyarakat dalam menentukan wakilnya tidak lagi ibarat memilih kucing dalam karung, sekarang kucingnya sudah berada di akuarium (Muhammad Sholeh, JP/27/08). Masyarakat bisa melihat denga jelas siapa wakilnya, pembela nasibnya lima tahun kedepan tanpa harus panatik terhadap partai politik, kiai atau golongan tertentu.

Disamping itu pula, keputusan MK akan mengurangi angka golput pada proses pemilihan umum nanti. Misalnya, sebelumnya keputusan MK, orang yang diidolakan masyarakat berada di nomor sepatu, akhirnya masyarakat enggan datang ke TPS, karena calonnya tidak mungkin jadi kalau tidak memenuhi kuota berapa % sesuai yang ditetapkan oleh aturan main partai. Maka sedikit sekali – untuk tidak mengatakan tidak ada – caleg yang mendapat nomor urut sepatu bisa menang dalam perebutan caleg.

Dampak negatif dari pencabutan pasal pasal 214 huruf a, b, c, d dan e UU No 10/2008 itu, akan terjadi perpecahan ditubuh partai sendiri. Kecuali ada beberapa partai yang memang sebelumnya telah menerapkan sistem kompetisi penuh dalam pemilihan umum. Hal yang demikian itu pula kita harus memikirkannya matang-matang untuk mengantisipasi kalau ada persaingan tidak sehat di dalam tubuh partai. Saling intimidasi dan maraknya politik uang (money politic). Inilah tugas partai bagaimana mengelola konflik internal.

Kenapa (Harus) Golput?

Beberapa waktu lalu, Gus Dur – panggilan akrapnya KH Abdurrahman Wahid – menyerukan golput pada pemilu 2009 (bukan hanya kepada simpatisan PKB Pro Gur Dur karena konflik internal ditubuh partainya), tetapi seruan itu dikumandangkan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita cermati ada yang menarik dari seruan Gus Dur itu? Semua orang termasuk elit partai politik, pengamat, dan tokoh masyarakat kebingunan dan angkat bicara dengan pernyataan mantan orang nomor di Indoensia itu. Bahkan sampai ada yang mau menggugat kepengadilan, tapi gak jadi. Yang menarik ada beberapa kiai dan ulama berkumpul melakukan bahtsul masail untuk melawan penyataan Gus Dur secara fikih. Hasil forum kiai-kiai itu akhirnya mengelurakan fatwa bahwa golput hukumnya haram.

Kalau kita cermati lebih mendalam, pernyataan golput yang dikumandang Gus Dur sebenarnya bukanlah pendefinisian yang cukup sederhana, yaitu hanya tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Term “golput” yang diserukan Gus Dur mempunyai arti lain yang cukup bermakna dan tidak hanya untuk pemilih saja tembakannya, tetapi calon pun harus memilih untuk menjadi orang golput.

Seperti apa golput yang diinginkan Gus Dur? Arti sederhana golput adalah singkatan dari golongan putih alias orang-orang yang mempunyai pilihan untuk tidak memilih. Dalam hadis Nabi disebutkan – arrasyi wa al-mustasyi fi nar (orang yang menyogok dan yang menerima sogok keduanya adalah Neraka). Inilah jawaban Gus Dur sebenarnya bahwa pada pemilihan umum 2009 agar supaya semua calon dan pemilih bersih (menjadi golongan putih) dari hal-hal keji itu. Gus Dur menginginkan proses pemilihan umum benar-benar berjalan bersih, jujur, adil, bebas dan rahasia. Artinya, bukan Abdurrahman Wahid kalau tidak kontroversial. Kenak dech! Belum tahu dia!

Harapan kita dengan keputusan MK, proses demokrasi jangan sampai dinodai dengan sistem yang tidak sehat. Keputusan MK betul-betul dijadikan sarana untuk memperbaiki proses demokrasi di Indonesia yang kini banyak dinodai oleh individu-individu yang mempunyai kepentingan sesaat dengan melakukan berbagai cara (money politic) untuk memenuhi syahwat politiknya. Sehingga banyak kejangglan terjadi disana-sini mulai dari konflik pilkada, pilwali, pilgub tak kunjung usai. Kepada para calon silahkan suguhi masyarakat dengan bentuk visi-misi, program dan langkah kongkrit yang akan dikerjakan selama lima tahun kedepan, masyarakat pun harus dengan jeli melihat action beberapa calon untuk tidak memilih poli(tikus) busuk.

*Peneliti di Lembaga Kajian & Survey Nusantara (LAKSNU). Hp. 081703039434.

Siapa (Layak) Mimpin Jawa Timur?

Oleh : Ach. Syaiful A’la*

Pergulatan politik di Jawa Timur tentunya menjadi baromiter perpolitikan secara nasional. Contohnya pilgub yang hingga kini banyak menyita perhatian orang. Bahkan jauh sebelumnya ketika masih masing-masing partai politik mengadakan tahap penjaringan terhadap para kader yang akan diusung dalam pilgub Jawa Timur. Berbagai media cetak lokal maupun nasional menyediakan kolom khusus tentang panggung politik pilkada Jawa Timur.

Yang demikian itu wajar dan sah-sah saja, karena kalau kita tilik dari beberapa tokoh politik nasional dan beberapa menculnya partai politik banyak lahir dari rahim propinsi Jawa Timur. Banyak partai tumbuh dan subur di Jawa Timur. Menjadi benar jika seseorang mengatakan : tidak enak makan itu tanpa garam. Artinya “Indonesia tidak lengkap tanpa Jawa Timur”.

Ini terbukti setelah masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mendeklarasikan maju (siap) bertarung untuk memperebutkan kursi gubernur. Misalnya deklarasi pertama kali yang dilakukan oleh pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf (karsa) dihadiri oleh Suetrisno Bakhir, Pramono Agung dan beberapa kiai sepuh, pasangan Soenarjo – Ali Maschan Moesa (salam) dihadiri Agung Laksono, Chairul Anam (PKNU) dan beberapa kiai serta beberapa pengurus NU cabang, Sujibto – Ridwan Hisyam (sr) dihadiri oleh Megawati Soekarno Putri, Achmady – Suhartono (achsan) dihadiri oleh KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Khafifah Indar Parawanshah – Mojiyono (ka-ji) di hadiri oleh Suryadharma Ali, jamaah muslimat NU dan beberapa tokoh 12 partai politik pendudukungnya.

Dari kelima pasangan calon diatas, visi dan missi yang mereka buat semuanya baik, masuk akal, rasional, realistis, kongkrit dan tujuannya hanya (demi) untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Jawa Timur.

Jawa Timur yang Sejuk
Rabu, 23 Juli 2008 pemilihan gubernur Jawa Timur putaran pertama telah selesai dilaksanakan tanpa anarkis. Sepatutnya kita bersyukur karena sampai saat ini propinsi Jatim masih terkenal dengan propinsi yang sejuk, plural, demokratis dan rasa kebersamaan yang begitu tinggi. Dan proses demokrasi di Jawa Timur pada waktu itu benar-benar diuji dan hasilnya berjalan baik. Walaupun masih (tetap) ada beberapa kejanggalan (pelanggaran) yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon dan tim sukses para calon pada waktu sebelum hari pemilihan atau saat pemilihan berlangsung (baca:panwas).

Berdasarkan ketetapan komisi pemilihan umum (KPU) bahwa syarat untuk memenangkan pemilihan kapala daerah putaran pertama minimal harus mencapai 30 % suara. Berhubung dari kelima pasangan calon tidak ada yang sampai 30 % suara. KarSa 4.498.332 (26,43%), Ka-Ji 4.223.089 (24,82), SR 3.605.106 (21,18%), Salam 3.290.448 (19,34%), Achsan 1.397.291 (8,21%), KPU akhirnya memutuskan untuk diadakan pemilihan ulang putaran kedua. Maka dua pasangan terbanyak ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur maju pada putaran kedua, yaitu pasangan Khafifah Indar Parawansyah – Mojiyono (ka-ji) dan pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf (karsa).

Putaran kedua ini tentunya adalah babak “final” bagi kedua calon utuk memperebutkan kursi Jatim. Suasana politik pun jauh lebih semarak dibandingkan dengan putaran pertama. Beberapa tokoh lokal maupun nasional mulai angkat bicara memberikan dukungan politik. Bahkan beberapa organisasi, kiai dan ulama dari pondok pesantren mulai turun gunung untuk mengkampanyekan dukungannya kepada salah satu calon. Ironisnya, dalam acara-acara tertentu, terkadang mereka tidak segan-segan memberikan fatwa, tausiyah, mengajak, atau meghimbau untuk memilih salah satu calon. Bagi masyarakat awam yang panatik langsung meng(ia)kan hal tersebut, karena sudah pilihan kiai dan dianggap benar. Bagi pemilih yang berpengalaman biasanya cendrung mempunyai pilihan sendiri, ia lebih melihat track record para calon terlebih dahulu dan tidak terpengaruh dengan tindakan semacam itu.

Yang Layak Mimpin
Bapak Andi Samit, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta, memberikan pandangan kepada kita. Walaupun sebenarnya masyarakat telah mempunyai kecendrungan (menu) sendiri siapa yang akan dipilih nantinya. Kata Andi Samit, minimal calon yang harus dipilih mempunyai tiga “kepastian”. Dan tiga point ini sudah bisa dibaca pada track record masing-masing calon.

Pertama, kepastian berusaha. Melakukan suatu tindakan kongkrit bagi gubernur adalah langkah strategis yang pasti dan yang demikian itu suatu tindakan paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur nanti. Karena kalau janji kampanye hanya sekedar janji-janji belaka dan hanya dijadikan alat untuk masyarakat bisa antivatif dan memberikan dukungan suara, taruhannya bukan hanya kredibilitas pemimpin itu. Walhasil, proses demokrasi di Jawa Timur akan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat.

Kedua, kepastian pembangunan. Salah satu wujud kongkrit dari kepastian berusaha pada paragrap sebelumnya, adalah adanya pertumbuhan pembangunan di segala sektor. Misalnya pembangunan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, pertanian yang selama ini di Jawa Timur masih terlihat lemah. Di berbagai media masyarakat selalu disuguhi tentang tinggginya angka kemiskinan, mahalnya biaya pengobatan, mahalnya biaya pendidikan, pengangguran dimana-mana, biaya pupuk tani mahal dan lain sebagainya. Hemat penulis, ini adalah PR untuk calon yang menang dalam pemilihan gubernur nanti.

Ketiga, kepastian keamanan. Keamanan merupakan sesuatu yang “vital” dalam Negara. Hal ini terkait dengan adanya proses pembangunan di Jawa Timur. Disamping itu juga, Jawa Timur mempunyai sumber alam yang berlimpah ruah yang harus dibentengi dan dilindungi, baik bersumber dari daratan dan lautan. Kalau propinsi keamanan terjamin, banyak para investor betah menanamkan modalnya di Jawa Timur. Sehingga Jawa Timur (harapan kita semua tentunya) menjadi propinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebuah propinsi yang makmur, sejahtera dan diridhai oleh-Nya. Semoga!

*Aktif di Lembaga Kajian Survey Nusantara (LAKSNU) & Ketua Pengurus Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya. HP. 081703039434